Tujuan Laporan sektor Publik
a. Kepatuhan dan pengelolaan : memberikan jaminan kepada pemakai laporan keuangan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai ketentuan hukum dan peraturan yg berlaku
b. akuntabilitas dan pelaporan retrospeksi
c. perencanaan dan informasi otorisasi
d. kelangsungan organisasi
e. hubungan masyarakat
f. sumber fakta dan gambaran

Pemakai laporan keuangan sektor publik ( menurut SAP)
a. masyarakat
b. para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
c. pihak yg memberi dan berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
d. pemerintah

Perbedaan laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta
Sektor publik Sektor swasta
Fokus dan lngkup laporan keuangan Masalah finansial dan politik ( non finansial) finansial
akuntabilitas Legeslative dan masyarakat [emegang saham dan kreditor
Orientasi laporan keuangan Jangka panjang karena terkait konsep politik dan kenegaraan Jangka pannjang tidak dapat dilakukan scr detail karena dibatasi ketidak pastian pasar
Aturan pelaporan SAP SAK, pasar modal
Pihak pemeriksa BPK KAP
Dasar akuntansi Sebagian akrual dan sebagian kas akrual

Ruang lingkup sistem akuntansi pemerintah pusat( SAPP) :
SAPP dibagi menjadi 2 sistem utama:
a. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yg dlaksanakan oleh Departemen Keuangan cq Ditjen Perbendaharan : adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, penikhitsaran sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada departeman Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
SiAP terdiri dari 2 subsistem :
1. Sistem Akuntansi Umum (SAU) : sistem ini menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan neraca SAU
2. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) : sistem ini menghasilkan Laporan Arus Kas dan neraca KUN
a. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) : dilaksanakan oleh kementrian dan lembaga.
Adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuanagn pada Kementrian Negara / lembaga. Setiap kementrian Negara/ Lembaga wajib menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan Keuangan termasuk bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. Untuk melaksanakan SAI dibentuk unit akuntansi keuangan terdiri dari :
1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1)
3. Unti Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)
4. Unit akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
b. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) : adalah subsistem dari SAI yg merupakan serangkaian prosedur yg saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk menyusun neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan berlaku. Untuk melaksanakan SABMN Kementrian negara/ lembaga membentuk unit Akuntansi Barang sbb:
1. Unit Akuntansi Pengguna barang (UAPB) ; pd tingkat Kementrian negara/Lembaga
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1)
3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W)
4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang ,yg selanjutnya disebut satuan kerja/kuasa pengguna barang yg memiliki wewenang menggunakan BMN.

Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik
Pengertian : merupakan pedoman atau prinsip2 yg diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik.

Tujuan : sebagai pedoman sehubungan dengan penyusunan dan penyajian informasi yang jonsisten, reliabel, dan objektivitas.
Hal ini semakin relevan mengingat adanya batas waktu bagi pemerintah daerah untuk dapat menyajikan laporan pertanggungjawaban sudah semakin mendesak.

Manfaat :
a. meningkatkan kualitas dan reabilitas laporan
b. meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian
c. mengusahakan harmonisasi

Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP No. 1 : Penyajian Laporan Keuangan
Tujuan Laporan : menyajikan informasi yg bergunan bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yg dipercayakan
Basis Akuntansi : basis kas, untuk pengakuan pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan serta basis akrual utnuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana.
Komponen laporan keuangan :
a. Laporan realisasi anggaran
b. Neraca
c. laporann arus kas
d. catatan atas laporan keuangan
SAP No. 2 : laporan realisasi anggaran
Sap No. 3 Laporam Arus kas (meliputi aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran)
SAP No. 4 : Laporan “ catatan atas laporan Keuangan “
SAP no. 5 : akuntansi persediaan
SAP no. 6 : Akuntansi Investasi
SAP no. 7 Akuntansi Aet tetap
SAP no. 8 Akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan
SAP No. 9 Akuntansi Kewajiban
SAP No. 10 Akuntansi untuk Koreksi Kesalahan Mendasar, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan peristiwa Luar biasa
SAP no. 11 Akuntansi Khusus untuk menyusun Laporan keuangan Konsolidasi

AUDITING SEKTOR PUBLIK

Tipe Audit
Untuk menjamin dilakukannya pertanggung jawaban public oleh lembaga2 pemerintah maka diperlukan perluasan sistem pemeriksaan, tidak sekedar conventional audit, namun perlu dilakukan value of money (TVM) Audit)
• Dalam pemeriksaan conventional, lingkup pemeriksaan hanya sebatas audit terhadap laporan keuangan dan kepatuhan (financial and compliance audit)
• Dalam pendekatan baru, selain audit keuangan dan kepatuhan jg diperlukan audit kinerja (performance audit)
• performance audit meliputi audit ekonomi, efisiensi dan efektifitas (TVM audit atau 3 E's Audit)

management/ operational Audit adl audit ekonomi dan efisiensi, bertujuan
a. apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi dan menggunakan sumber dayanya (spt karyawan, gedung, ruang, dan peralatan) secara ekonomis dan efisien
b. penyebab terjadinya praktik2 tidak ekonomis dan efisien, termasuk ketidak mampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi dan struktur organisasi.

Audit efektifitas disebut program audit
Efektifitas berkaitan demngan pencapaian tujuan. Audit efektivitas bertujuan untuk mentukan :
a. Tingkat pencapaian hasil yg diinginkan
b. kesesuaian hasil dgn tujuan yg ditetapkan sebelumnya]
c. apakah entitas yg diaudit telah memperimbangkan alternativ lain yg memberikan hasil yg sama dgn biaya yg paling rendah.

Standar Audit
Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara /SPKN yg dikeluarkan oleh BPK thn 2007 (semula Standar Audit Pemerintahan/ SAP th 1995) terdiri dari :
Standar Pemeriksaan No. 1 – Standar Umum
a. Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yg memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan
b. Dalam semua hal yg berkaitan dgn pekerjaan pemeriksa, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yg dapat mempengaruhi independensinya.
c. Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama
d. Setiap organisasi pemeriksa yg melaksanakan pemeriksaan yg berdasarkan Standar Pemeriksaan harus memiliki sistem pengendalian mutu yang memadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus direview oleh pihak lain yg kompeten ( pengendalian mutu ekstern)

Standar Pemeriksaan Pernyataan No.2 – Standar Pekerjaan Pemeriksaan Keuangan
a. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik2nya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dgn semestinya
b. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yg akan dilakukan
c. Bukti audit yg kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yg diaudit.
d. Tenaga asisten yg dimaksud dalam pernyataan standar ini adalah staf pemeriksa yg harus disupervisi seperti anggota lain
e. Standar pemeriksaan menetapkan standar pelaksanaan tambahan berikut ini :
1. Komunikasi pemeriksa
2. Pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya
3. Merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan perundang2an, kecurangan, serta ketidak patuhan
4. pengembangan temuan pemeriksaan
5. dokumentasi pemeriksaan.

Standar Pemeriksaan no. 3 – Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan
a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umu di Indonesia atau prinsip akuntansi lain yg berlaku secara komprehensif.
b. Laporan auditro harus menunjukkna, jika ada, ketidak konsistenan penerapan prrinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dgn penerapan prinsip Akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya
c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yg jelas mengenai sifat pekerjaan audit yg dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yg dipikul auditor.
e. Standar Pemeriksaan menetapkan standar pelaporan tambahan berikut ini :
1. Pernyataan kepatuhan terhadap standar pemeriksaan
2. pelaporan tentang kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang2an
3. pelaporan tentang pengendalian intern
4. pelaporan tanggapan dari pejabat yg bertanggung jawab
5. pelaporan informasi rahasia
6. penerbitan dan pendistribusian laporan hasil pemeriksaan.

Standar Pemeriksaan Pernyataan No.4- Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
a. Pekerjaan harus direncanakan secara memadai
b. Staf harus disupervisi dgn baik
c. Bukti yg cukup, kompeten dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yg memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa.
d. Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumen pemeriksaan yg berkaitan dgn perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yg mempunyai hubungan dgn pemeriksaan tersebut dapat memastikan bahwa dokumen pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yg mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi pemeriksa

Standar Pemeriksaan Pernyataan No. 5 – Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja
a. Pemeriksa harus membuat laporan hasil untuk mengkomunikasikan setiap hasil pemeriksaan
b. laporan hasil pemeriksaan harus mencakup ;
1. Pernyataan gahwa pemeriksaan dilakukan sesuai standar pemeriksaan
2. tujuan, lingkup dan metodologi pemeriksaan
3. Tanggapan pejabat yg bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan
4. pelaporan informasi rahasia bila ada
c. Laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas, dan seringkas mungkin.
d. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitas yg diperiksa, pihak yg mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yg diperiksa, pihak yg bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut pemeriksaan, dan kepada pihak lain yg diberi kewenangan untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yg berlaku.

Standar Pemeriksaan No. 6- Standar Pelaksanaan Pemerintahan dgn Tujuan Tertentu
a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik2nya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dgn semestinya
b. bukti yg cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi kesimpulan yg dinyatakan dalam laporan
c. Standar Pemeriksaan menetapkan standar tambahan berikut ini :
1. Komunikasi pemeriksa
2. pertimbangan thd hasil pemeriksaan sebelumnya
3. Pengendalian intern
4. Merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan, kecurangan, serta ketidakpatutan
5. dokumentasi pemeriksaan

Standar Pemeriksaan Pernyataan No. 7 – Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
a. Laporan harus menyebutkan asersi yg dilaporkan dann menyatakan sifat perikatan atestasi yg bersangkutan
b. laporan harus menyatakan kesimpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dgn standar yg telah ditetapkan atau kriteria yg dinyatakan dipakai sebagai alat ukur
c. Laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yg signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi
d. laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yg disusun berdasarkan kriteria yg disepakati atau nerdasarkan suatu perikatan untuk melaksanakan prosedur yg disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang keterbatasan pemakaian laporan hanya oleh pihak2 yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut.
e. Pernyataan Pemeriksaan menetapkan standar pelaporan tambahan sebagai berikut :
1. Pernyataan kepatuhan terhadap Standar Pemneriksaan
2. Pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan serta ketidak patuhan
3. Pelaporan tanggapan dari pejabat yg bertanggung jawab
4. pelaporan informasi rahasia
5. penerbitan dan pendistribusian laporan hasil pemeriksaan.

Prosedur audit Kinerja
Tahapan pelaksanaan audit kinerja menurut Herbert (1979) mrliputi :
a. Survey pendahuluan
b. review sistem pengendalian
c. pemeriksaan secara lebih mendetail
d. pelaporan

SIKLUS AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Jenis transaksi :
1. Transaksi Kas , yaitu transaksi yg mengakibatkan pertambahan atau pengurangan kas. Contoh : pencairan SPMU, Penerimaan Piutang, Pembayaran Belanja Gaji, dll
2. Transaksi Nonkas, yaitu transaksi yg mengakibatkan perubahan pada ast, utang pendapatan, belanja tetapi tidajk mempengaruhi kas. Contoh : penerimaan aktiva tetap dari donatur, pembebasan utang

Mengapa Jurnal Korolari?
Basis kas : basis yg mengakui timbulnya hak atau kewajiban pd saat kas diterima atau dikeluarkan
Basis akrual adalah basis yg menakui adanya hak atau kewajiban pd saat perpindahan hak lepas dari saat kas diterima atau dikeluarkan

Standar Akuntansi Pemerintah tidak menganut basis kas secara penuh dan juga tidak menganut basis akrual secara penuh tetapi basis modifikasian
Basis modifikasian yg dianut disebut basis kas menuju akrual (cash towards accrual).
Dengan basis ini, aset, kewajiban dan utang diakui menurut basis akrual, sefangkan pendapatan,belanja, dan pembiayaan diaku berdasarkan basis kas.

Agar transaksi dapat dicatat atau muncul dalam akun neraca, maka digunakan mekanisme Jurnal Korolari dan/atau jurnal penyesuaian akhir tahun.
Jadi kegunaan jurnal korolari adalah untuk mencatat agar transaksi yg mempengaruhi akun neraca 9selain kas) dan laporan Realisasi anggaran dapat dicatat pada waktu yg sama.

Jurnal
1. Kas dan Bank
Kas dan bank (D)
Pajak daerah,retribusi daerah,dana alokasi umum, penerimaan pinjaman dan obligasi (pembiayaan) (K)
jurnal standar untuk mengurangi tinggal dibalik
2. Piutang
untuk menambah piutang:
Piutang retribusi,piutang dana perimbangan,piut fasum/fasos, piut lain2, piut pajak (D)
EDL- Dana cadangan (K)
3. persediaan
Persediaan bahan habis pakai/material (D)
EDL- Cadangan peersediaan (K)
4. investasi jangka panjang
mencatat realisasi/pengeluaran dana investasi:
Penyertaan modal (D) pada kas & bank (K)
Jurnal kokolari neraca:
Investasi dalam saham (D)
EDI- Diinvestasikan dalam Investasi Jk. Panjang (K)
Untuk mencatat penjualan investasi:
Kas dan bank (D) pada Penerimaan pembiayaan dari investasi (K)
jurnal korolarinya:
EDI- Diinvestasikan dl investasi jk panjang (D) Investasi jangka panjang (K)
5. aset tetap
Belanja Modal dan tanah, jln dan jaringan, bangunan air, gedung, mesin dan peralatan (D) pada kas dan bamk (K)
Jurnal korolari :
Tanah,gedung dan bangunan, kendaraan (D) pada EDI- Diinvestasikan dalam aset tetap (K)
6. dana cadangan
7. aset lain2
8. kewajiban jangka pendek
9. akuntansi utang jangka panjang
10. ekuitas dana
11. akuntansi pendapatan
12. akuntansi belanja
13. akuntansi pembiayaan

1. Perlu tidaknya para pebisnis internasional dalam memahami/ mengerti kebudayaan, agama dinegara yg akan diinvestasikan.
2. pengerian bisnis internasional
3. pengaruh bisnis internasional terhadap pemerintah dinegara lain dan kebijakan bisnis internasional
4. perlu tidaknya suatu negara dipungut pajak/ tujuan pajak
5. quota, tarif, pajak (tujuannya apa) dan apa hambatannya, terus arbitrase dan hedging
6. perlunya hukum dalam menjalankan suatu bisnis (dilihat dari kacamata bisnis internasional)
7. globalisasi
8. bagaimana strategi yg dilakukan indonesia dalam globalisasi
9. perlu tidaknya investasi, bagaimana caranya mendatangkan investasi
10. ukm di indonesia, apa strategi ukm dlm menghadapi era globalisasi?

kurang lebih itu kisi2nya..untuk jawabanya cari sendiri ya…

soalnya hari ini ujiannya ada 2. bisnis internasional & internal audit.

ok!!!!!!!!

Beberapa Indikator kekuatan keuangan negara

• Balance of Payment .

• Tariff

• Pajak

• Tingkat inflasi

• Missery index: index tk kemiskinan dimana tingkat inflasi dan pengangguran cukup tinggi

• Kekuatan nilai tukar mata uang

• Penerapan sistim akuntansi .

• Hutang Pemerintah.

Penyebab meningkatnya hutang Negara berkembang:

a.Naiknya harga minyak 1973, membuat resesi. Kenaikan Harga Juli -Sept2008 hingga US147/barrel

b.meningkatnya suku bunga US$

c.Pembayaran komoditi expor tidak selalu dalam US$

Pasar Foreign Exchange

• Pasar tempat menukar mata uang suatu negara ke mata uang negara lain

• Nilai tukar/Exchange rate Nilai pertukaran yang ditentukan pasar (mata uang)

dengan adanya nilai tukar, kita dapat membandingkan harga relatif suatu barang atau jasa

Resiko Foreign Exchange

• Transaction Exposure : pencatatan transaksi tunggal dipengaruhi exchange rate (pada saat deal dan pada saat bayar)

• Translation Exposure :akibat kurs nilai tukar pada lap keuangan,perhitungan sekarang untuk kejadian di masa lalu

• Economic exposure: pendapatan perusahaan di masa y a d dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar

Fungsi Pasar Forex
A. Fungsi penukaran mata uang :

• Income dari penanamanmodal

• Pembayaran export

• Membayar pihak kedua atas jasa /produk dalam currency mereka

• Menyimpan cadangan/ kelebihan cash/menginvestasikan di pasar uang

• Spekulasi

B. Fungsi perlindungan

Istilah :

• Spot exchange rate : (tdk ada perlindungan)

Nilai tukar pada hari tertentu (biasanya diumumkan BI/tertera dai Koran/ pada money changer ). Berlaku 2 hari kerja

Secara direct : rupiah per foreign currency

· Misal untuk Indonesia data 28 Nov 08

· Rp 12.651= USD 1

Indirect : Foreign currency per rupiah

· Missal Rp 1,- = US $ 0.000079

• Forward Exchange rate ( ada fungsi perlindungan)

• Dua pihak menyetujui suatu nilai tukar dan bertransaksi pada tanggal tertentu di masa y a d ( 30 hari,90 hari, 180 hari ) atau masa 5 tahun, 10 tahun

• A.Trading at a discount

• B.Trading at a premium Kurs berjangka lebih kuat dari spot.

• Currency swaps: Pembelian atau penjualan suatu jumlah tertentu mata uang untuk 2 waktu yang berbeda ( biasanya digunakan pada barang dengan input mengimpor.)

Currency swaps dapat dilakukan antara

1. Perusahaan dan bank

2. Bank dan bank yang ditunjuk masing2 pihak

3. Pemerintah dan pemerintah

Teori ekonomi penentu nilai tukar

lThe law of one price

Pada pasar kompetitif, bebas biaya transport dan hambatan perdagangan, produk sama yang dijual di Negara berbeda harus dijual dengan harga yang sama

Contoh Harga Jacket di Jakarta Rp 270.000,- Di Paris Euro 23 (Rp 270000 = US $ 27. jika kurs Rp 10.000/ US $ sementara US $ 1.292 = Euro 1

• Purchasing Power Parity

Pada pasar yang relative efisien, (tanpa barrier),

exchange rate x/y = Px/Py

berarti : perubahan pada harga relatife akan membuat perubahan pada nilai tukar

• Inflasi

Jumlah uang beredar meningkat lebih cepat dari simpanan barang/jasa

(Inflasi >< deflasi)

Jika permintaan barang meningkat, harga meningkat (terjadi inflasi harga) ; D > S

• Tingkat bunga

Mereflexikan tingkat inflasi dimasa mendatang

jika inflasi tinggi, tingkat bunga juga tinggi karena investor menginginkan kompensasi atas turunnya nilai uang mereka

Fisher effect I ‘= r + I

I ‘= tingkat bunga nominal

R = tingkat bunga sesungguhnya

I = tingkat inflasi yang diprediksi dalam waktu

tertentu

International fisher effect

Diantara dua Negara, kurs spot seharusnya berubah dalam jumlah yang sama secara terbalik. (Rupiah turun 200 point terhadap dollar, dollar naik 200point )

International fisher effect :Harapan depresiasi tk bunga missal 4%

Tetapi keadaan tidak selalu berjalan demikian

• Ikatan dengan mata uag lain

• Psikologis investor dan efek “mengekor”

=>Untuk menerangkan gerakan pasar uang jangka pendek

=>Bukan karena makro ekonomi, tetapi karena:

a. Speculator/rumor

b. Investasi salah satu perusahaan besar

c. Perilaku politisi/stabilitas politik

d. peraturan fiskal dan moneter

Pemecahan masalah hutang

Jangka pendek:

• Penjadwalan ulang hutang,

Negara tsb tidak tumbuh karena hasil expor untuk bayar hutang atau untuk membiayai impor. Sementara negara pendonor rugi karena hasil expor juga tidak digunakan untuk membeli barang.

• Perubahan kebijakan dalam negeri biasanya ada :

1.Tindakan pengetatan agar dpt mendorong menurunkan standar kehidupan, pertumbuhan ekonomi dan ekspor;

2.Meningkatkan kesadaran perlunya penyesuaian dan keterpaduan kebijaksanaan jangka pendek dimana selain hutang terkait pula masalah ekonomi, budaya dan perilaku.

• Write-off Memberikan ampunan penghapusan sebagian hutang ;Hal ini karena pertimbangan kemanusiaan dan mendorong terciptanya reformasi ekonomi ; Tetapi dari sudut ekonomi, hal ini menimbulkan moral hazard karena pemberian perlakuan istimewa blm tentu berdampak baik.

Jangka panjang:

1. Memanfaatkan dana baru untuk mendorong pertumbuhan bukan untuk kebutuhan konsumtif, capital flight atau memenuhi ambisi pemerintah

2. Negara penerima harus membangun dana cadangan untuk menjaga fluktuasi harga komoditi expor.

3. Negara maju mau membuka pasarnya untuk hasil produksi dari neg berkembang

4. IMF hendaknya tidak menekan

5. Badan pemberi hutang hendaknya memberi dana cukup untuk jangka panjang

6. Sebagian hutang hendaknya diubah menjadi ekuitas, sehingga ada rasa pemilikan; sementara bagian hutang lain diperpanjang jatuh temponya

7. Negara berkembang hendaknya mengurangi larangan investasi asing dan repatriasi keuntungan investasi yang ada.

8. Jangan menyalahkan satu pihak atas timbulnya krisis hutang,atau terjadi korupsi .Mungkin saja dana pinjaman diberikan melebihi kegiatan produktif yang dapat dilaksanakan .

Perbedaan hutang negara maju (AS) vs neg berkembanga

1.> US300juta dlm bentuk obligasi pem dan swasta yang diperdagangkan tiap hari

2.Aset LN AS dihitung berdasarkan harga buku (yang lebih rendah dari harga pasar)

3.Aset AS di LN mendapat interest lebih tinggi ,juga dividen perdollarnya dibanding foreign holdings

4.Hutang LN dalam mata uang USD berarti AS dapat menutup obligasinya kapan saja dgn menyetak mata uang kapanpun diperlukan

Kekuatan Hukum

• Kekuatan hukum yang dihadapi bisnis Internasional sangat rumit karena bisnis dipengaruhi oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh negara bagian/ daerah, negara maupun organisasi internasional.

• Pemerintah yang stabil dan adanya sistim pengadilan yang baik diperlukan untuk menjamin lingkungan kondusif bagi pelaku bisnis

Sumber Hukum Internasional

Treaties (Perjanjian) bilateral dan multilateral.

Treaties :perjanjian antar negara ;disebut juga conventions,convenant,compact atau protocols

Bentuk hukum internasional

• Hukum internasional publik: hubungan hukum antar pemerintah,termasuk hubungan diplomatik, dan segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suatu negara berdaulat

• Hukum internasional privat/swasta:hukum transaksi antar individu dan perusahaan yang melalui batas Negara

Kekayaan intelektual : semua hasil dari penerapan intelektual seseorang

• Paten adalah suatu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu suatu produk atau proses untuk membuat, mengexploitasi, menggunakan dan menjual penemuan atau proses tersebut .

• Nama dagang adalah rancangan dan nama suatu produk yang digunakan oleh para pedagang atau pabrikan dan biasanya terdaftar secara resmi.

• Hak cipta ialah hak yang sah yang diberikan kepada penulis,komposer, pencipta perangkat lunak, artis dan penerbit untuk mempublikasikan dan menjual karya mereka.

• Rahasia dagang ialah informasi tentang bisnis yang dirahasiakan.

• Spionase industri: usaha sebuah perusahaan untuk mencuri rahasia dagang perusahaan lain. Hal ini adalah suatu tindakan pidana yang dapat dihukum berbagai negara dengan denda atau kurungan.

Kekayaan Intelektual

lWIPO (World Intelectual Property Organization) adalah salah satu badan PBB yang mengatur perjanjian kekayaan internasional.

l TRIPS ( trade related aspects of intellectual property) yaitu badan WTO yang diciptakan dengan tujuan sama.

Common Law:
- disusun di Inggris,

- dibuat berdasarkan kasus yang muncul
- lebih flexible
- Hakim dapat menginterpretasikan hukum

Civil Law:

-berasal dari benua Eropa

-dibuat oleh raja/pengeran/para anggota legislatif

- lebih kaku dalam penerapan

Perbedaan Common Law Inggris dan Amerika

• Di Inggris ada perbedaan profesi barristers dan solicitors.Di AS ,lawyer cukup untuk mewakili client dlm mslh legal dan di pengadilan.

• Inggris tdk memanggil juri untuk masalah sipil.hanya pada masalah khusus dan kriminal

• Cara pembayaran pangacara,di Inggris per jam.di AS per jam dan persentase tuntutan

• Di Inggris, pihak yang kalah harus membiayai pengacara pihak yg menang

• Pretrial discovery: di AS diperbolehkan,di Inggris tidak selalu.

Standarisasi Hukum Internasional

• The UN Convention on the International Sale of Goods (sales agreement)

• ISO (International Standardization Organization) ;standarisasi bidang tekhnologi

• IEC (International Electrotechnical Commission) mempromosikan standarisasi pengukuran,bahan dan peralatan untuk produk yang berkaitan dengan tekhnologi elektro .

Kekuatan hukum pada suatu negara tertentu

PERPAJAKAN

• Tujuan utama pajak tertentu tidak harus meningkatkan pendapatan negara tetapi untuk meredistribusikan pendapatan , menghimbau masyarakat untuk mengurangi atau tidak mengkonsumsi produk tertertentu dan mendorong masyarakat agar lebih banyak mengkonsumsi produk dalam negeri daripada produk luar negri.

• Jumlah pajak yang dibayarkan disesuaikan besarnya dengan penghasilan pembayar pajak serta memperhatikan reprositas berdasarkan perjanjian perpajakan atau tax treaty yang berlaku khususnya bagi wn asing. Tujuan tsb untuk memberi tekanan politik dan ekonomi pada pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas pembuatan peraturan pajak dan pemungutannya.

Beberapa perbedaan pendekatan pajak suatu negara

• Tarif pajak : bervariasi dari tax havens sampai 70%.

• Macam/Jenis Pajak: pajak pendapatan perseorangan atau perusahaan laba modal, pajak pertambahan nilai, unitary tax system (sistim perpajakan berdasarkan satuan atau kelompok dan dibagi secara proporsional serta water edge/ arms length’: keuntungan yang dikenakan pajak untuk sebuah cabang dihitung seolah-olah menjalankan perusahaannya sendiri.dll (hingga 300 macam!)

• Insentif pajak: pajak investasi daerah tertentu, kredit pajak luar negeri ( WN AS yang berpenghasilan dari LN dapat mengkreditkan pajak penghasilannya di AS.)

• Waktu pembayaran, pajak perusahaan dll

Perbedaan2 lainnya:

• Konvensi atau perjanjian pajak: ditandatangani oleh beberapa negara yang terikat. Perjanjian ini biasanya berisi pengaturan kegiatan yang terkena pajak, jumlah yang harus dibayar warganegaranya, ketentuan saling bertukar informasi antara pejabat perpajakan.

• Pengaturan Pelaksanaan perdagangan restriktif dan anti trust.

• Wajib pajak ( bisnis int) berhadapan dengan kolektor pajak. Undang-undang anti trust Amerika (mencegah penetapan harga, pembagian pasar dan monopoli bisnis) sangat kuat dibanding dengan Eropa

• External application of law: pemberlakuan hukum diluar wilayah negara terhadap orang asing/perusahaan asing.Tetapi hal ini sering di protes ,karena dianggap melanggar yurisdiksi dan kedaulatan wrganegara yang dituntut atau tempat perusahaan tsb berdomisili.

Perbedaan2 hukum lainnya (lanjutan)

• Tarif, kuota dan hambatan perdagangan lainnya (misalnya proteksi, hak paten): dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan negara dan melindungi produsen dalam negeri dan menyelamatkan pekerja dalam negeri.

• Perjanjian atau konvensi pajak antar negara dapat mempengaruhi keputusan investasi dan penentuan lokasi.

• Pertanggungjawaban atas produk: perdata atau pidana mulai merebak di 1960 sampai sekarang .:hingga premi asuransi untuk pertanggungjawaban atau jaminan produk mengalami lonjakan.

• Tetapi di Uni Eropa memperbolehkan adanya pembelaan state of the art atau development risks yang memperkenankan desainer atau pabrikan membuktikan bahwa pada waktu mendesain atau memproduksi telah digunakan teknologi yang paling mutakhir.

• Punitive damage/ hukuman ganti rugi: memberikan hukuman kepada tergugat .

Perbedaan Hukum2 (lanjutan)

• Pengawasan jual beli mata uang

• Perlunya mengenal hukum di negara tempat berbisnis agar tak sampai terjadi kekeliruan sepele yang berdampak besar bagi wisatawan asing maupun perusahaan asing. (contoh tdk bawa kartu pengenal, membawa narkotik,menginjak mata uang,barang berbau pornografi,dll).

Kontrak bisnis perlu di buat agar segala sesuatu telah tertuang dalam bentuk tertulis dan dapat menjadi acuan apabila terjadi perselisihan

• Pihak2 yang menandatangani kontrak tinggal di suatu negara, maka sebagai dasar hukum untuk kontrak tersebut termasuk penyelesaian masalah yang timbul, digunakan hukum yang berlaku di negara tsb. Bila penandatangan kontrak tinggal di negara berbeda, maka penyeleaian masalah yang timbul dapat berdasarkan kesepakatan kedua pihak mengenai hukum negara mana yang digunakan .

• misal mengacu pada solusi Eropa ,pada UN convention on contracts for the international sales of goods. badan arbitrase internasional yang berkedudukan di Paris; London dan Newyork (serta menyusul Hongkong) atau menggunakan jasa International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce karena percaya menggunakan pengadilan luar negeri,Lebih cepat prosedurnya serta tidak terlalu formal,Dapat menjaga rahasia karena dapat menghindari publikasi yang tidak diinginkan sehingga menjadi kasus peraturan yang terbuka.

Kekuatan Politik

• Kekuatan Ideologi-ideologi

• Nasionalisme,terorisme,

• Kekerasan tradisional,

• Pemerintah yang tidak stabil

• Organisasi Internasional

• BUMN

• Perusahaan internasional yang besar sendiri dapat merupakan kekuatan politik karena sudah dapat mengatur atau ikut serta dalam mengambil keputusan mengeluarkan anggaran, atau menjual jasa/produknya terutama kepada negara yang mempunyai asset atau fasilitas besar yang dapat digunakan untuk bernegosiasi.

Beberapa ideology yang dianut negara-negara didunia

a. Kapitalisme

• Sistem ekonomi dimana alat produksi dan distribusi sebagian besar dimiliki dan dioperasikan oleh swasta untuk keuntungan pribadi. Pemerintah kapitalis hanya membatasi fungsinya dengan menangani fungsi yang tidak dapat ditangani oleh swasta spt pertahanan nasional, polisi, pemadam kebakaran, dan pelayanan umum lainnya.

• Perlu persetujuan pemerintah untuk kegiatan profesi2 dan negara bagian atau pem lokal mengatur izin usaha dan berbagai larangan mengenai bangunan dan wilayah.

b. Komunisme

• Komunisme yang dicetuskan Karl Marx adalah teori perubahan social yang diarahkan kepada cita-cita masyarakat tanpa kelas. Komunis yang dikembangkan oleh Lenin melibatkan penguasaan kekuatan melalui partai politik, konspirasi., memelihara kekuatan dengan menekan oposisi internal dan komitmen menuju negara komunis dunia.

• Pengambilalihan atau expropriation kepada kepemilikan asing sering dilakukan dengan tidak memberi kompensasi secara penuh atau tidak sama sekali (disita).

• Dalam doktrin komunis, semua factor produksi utama dikuasai oleh negara walaupun ada pengecualian. Semua produksi , serikat kerja dikendalikan oleh pemerintah.

• Dewasa ini komunis telah hancur, akibat sistim yang terlalu menekankan pada pemerintah atau militer dan mengabaikan kepentingan konsumsi rakyat banyak.

c. Sosialisme

• Paham sosialis menganjurkan kepemilikan atau pengawasan pemerintah produksi, distribusi dan pertukaran yang pokok. Keuntungan bukan merupakan tujuan utama.

• Contoh di Inggris, Perancis, Spanyol, Yunani, Jerman. Negara yang kurang maju menjalankan faham sosialisme karena umumnya kekurangan modal, teknologi, keahlian, manajemen dan buruh.

d. Konservatif

• Keinginan untuk meminimalkan kegiatan pemerintah dan memaksimalkan kepemilikan swasta dan bisnis sayap kanan posisi konservatif yang lebih extrim.

• Tetapi ada hal yang berkaitan dengan moral seperti anti aborsi disebut sebagai kelompok konservatif. Ada pula di bekas negara komunis yang menghalangi perubahan pada bentuk pemerintah dan pasar disebut kaum konservatif (ingin mempertahankan status quo).

e. Liberal

• Keinginan seseorang atau sekolompok orang atas pemerintah untuk lebih banyak terlibat dalam sebagian besar aspek kegiatan manusia (ekonomi, kepemilikan dan pengaturan usaha.)

• Sayap kanan dan sayap kiri adalah bentuk lebih extrim dari liberal. Tetapi relatif berubah tergantung siapa yang memerintah negara tersebut. Dan biasanya oposisinya akan disebut berbeda.

BUMN

• Tidak hanya di negara yang menganut aliran komunis/sosialis

• Alasan perusahaan dinasionalisasi

a. sbg sumber penghasilan

b. perpanjangan tangan pemerintah

c. alasan ideologis

d. menjamin ketersediaan lapangan kerja

e. krn dana yang sdh ditanamkan

f. kejadian tertentu:mis berakhirnya perang

Privatisasi

• Transfer aset umum menjadi pemilikan /sektor swasta , transfer aktivitas manajemen ke swasta melalui kontrak dan leasing/sewa beli

Swasta vs Pemerintah

Pemerintah dan swasta seringkali bersaing yang dimenangkan oleh pemerintah karena:

• perusahaan milik negara dapat menurunkan harga secara tidak wajar karena tidak berorientasi ke laba

• BUMN memperoleh dana/modal murah.

• BUMN memperoleh kontrak kerja dari pemerintah

• BUMN memperoleh kemudahan ekspor

• BUMN mendapat bantuan tenaga dari pemerintah sehingga mengurangi biaya upah.

Nasionalisme
Pengabdian kepada bangsa, aspirasi atau kepentingan bangsa atau kepentingan politik dan ekonomi serta tradisi sosial dan budaya sendiri.

• Rasa nasionalisme yang terlalu besar pada suatu negara dapat mempengaruhi perusahaan internasional:

• Permintaan lokal thd produk perakitan/ Fabrikasi sangat minim.

• Perlindungan industri lokal tertentu

• Pemerintah lebih suka memakai jasa pemasok lokal

• Pembatasan jumlah tenaga asing

• Proteksi : tarif, kuota

• Mengusahakan solusi perancis (mencari perush Perancis untuk mengambil alih perush perancis

• Pengambilalihan/penyitaan.

Terorisme.
Terorisme adalah tindakan kekerasan melawan hukum yang dikaitkan alasan tertentu termasuk menggulingkan pemerintah, menuntut pembebasan rekan yang dipenjara, pembalasan kesalahan nyata dan khayalan, dan menghukum orang-orang yang tidak menganut agama teroris tsb.

• Iran,Korut (nuklir versi AS),IRA (Irish Republican Army),Basque,Japanese Red Army,dll

• Berbagai bentuk terorisme: Ethnoterorism,nuclear terrorism,chemical/biological terrorism,islamic fundamental terrorism

Stabilitas pemerintah

• Pemerintah stabil apabila ia dapat mempertahankan kekuasaannya sendiri dan jika kebijaksanaan fiskal, moneter, dan politik dapat diramalkan, dan tidak terkena perubahan radikal. Sedangkan instabilitas adalah adanya perubahan kebijaksanaan yang tidak dapat diprediksi dan tiba-tiba.

Kesinambungan kebijaksanaan dan stabilitas pemerintah:

• Bisnis akan sulit berkembang bila selalu terjadi perubahan pemerintah maupun peraturan yang berlaku. Stabilitas pemerintah dapat dilakukan dengan dua pendekatan:

• Memelihara kemampuan untuk tetap memerintah

• Membuat kebijaksanaan yang stabil dan permanen.

Kekerasan Tradisional

• Pertentangan yang sudah menahun/kronis diantara suku,ras,agama,ideologi atau negara2.

• Contoh Arab-israel

o Pertentangan suku Hutus dan Tutsi di Rwanda (1994) dan Burundi (1990)

o Tamil-Sinhala di Srilangka

o Di bekas Yugoslavia: Kroasia, Serbia, Bosnia

Organisasi Internasional
PBB : UNCTAD,
IMF
GATT/WTO,OPEC
OECD

MNC

Karena besarnya modal yang dimiliki,seringkali ‘mengatur” negara tempat menanamkan modal maupun mempengaruhi ekonomi regional/dunia.

Country Risk Assessment (CRA)

• Memahami pengkajian resiko bisnis disuatu negara (CRA) bagi kepentingan bisnis Internasional terutama yang menyangkut uang,ekonomi dan tekhnologi .CRA meliputi situasi dan kebijaksanaan ekonomi dan politik suatu negara juga kondisi perburuhan .

• Hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa CRA:

1. Negara berkembang sangat sensitive berkaitan hal dari luar yang mengejutkan.mis perang, terorisme

2. Krisis utang pemerintah menunjukkan kebijaksanaan ekonomi negara penerima dapat berakibat kurang mampunya pembayaran hutang (b dan c perlu dilihat stabilitas ekonomi).

3. Perubahan ekonomi yang stabil merupakan syarat utama bagi negara berhutang agar dapat membayar dan mengurangi beban hutang.

4. Stabilitas social : pemulihan masalah secara sepotong –sepotong memerlukan biaya tinggi.(mis perburuhan, nasionalisme, kesukuan)

5. Melihat dampak globalisasi karena guncangan ekonomi.

Selain mengakses CRA, perlu diperhatikan

• sifat bisnis/ tipe industri

• janka waktu investasi, pinjaman atau hal lainnya.

• Tipe operasi

• Tingkat persaingan

• Tingkat tekhnologi

• Tingkat persaingan

• Bentuk kepemilikan

• Kewarganegaraan menajemennya

Kebudayaan

• G Hofstede :Cara berpikir kolektif yang dimiliki oleh kelompok tertentu yang membedakannya dengan kelompok lain.

• (Termasuk didalamnya Nilai2 dan Norma)

• Nmenwirth dan Weber: sebuah sistem nilai dan norma yang dimiliki sekelompok orang yang jika dipergunakan akan membentuk desain kehidupan

• Brady dan Isaac: Seluruh hal2 yang dipercaya,peraturan,tekhnik,lembaga,dan barang/peralatan yang memberi karakter pada suatu populasi manusia.

• Value: ide abstract yang dimiliki sekelompok orang yang mempercayai apa yang bagus,baik dan diinginkan

• Norma : peraturan/kerangka sosial yang mengatur perilaku yang sesuai untuk situasi tertentu.

• Society/masyarakat/suku bangsa/bangsa:sekelompok orang yang memiliki persamaan nilai2 dan norma

• Suatu Negara bangsa bisa terdiri dari satu suku bangsa maupun beberapa –ribuan sukubangsa.

Berdasarkan definisi2 diatas,para antropolog sepakat bahwa:

• Kebudayaan itu dipelajari,bukan bawaan lahir

• Berbagai aspek budaya saling terkait

• Budaya itu di patuhi/pahami bersama (shared)

• Budaya mendefinisikan/membedakan berbagai kelompok.

Unsur-unsur sosiokultural(Ball,hal 182-190):
1.Estetika
2. Sikap dan kepercayaan
3. Agama
4. Budaya material
5. Pendidikan
6. Bahasa
7.Organisasi kemasyarakatan
8.Karakteristik hukum
9.Struktur politik

Estetika: terkait dengan suatu rasa keindahan ,dan selera yang baik

• diungkapkan dalam seni,drama, musik, cerita rakyat dan tariannya.

• Perlu diperhatikan masalah warna,symbol dan desain produk.

• Musik komersial harus ‘mengenal’ selera pangsa pasar yang dituju.

Sikap dan kepercayaan

Mempengaruhi hampir seluruh perilaku manusia dan membantu membawa ketertiban kepada masyarakat dan individu-individunya.contoh:

• sikap terhadap waktu,

• preferensi gender,

• keberhasilan kerja(status, gaji,bonus,komisi), waktu istirahat (siesta-Mexico-Spanyol),

• pekerjaan bergengsi,

• sikap terhadap perubahan,tenggat waktudll

Agama

• Etika kerja berdasarkan ajaran Tuhan mempengaruhi sikap terhadap kerja dan keberhasilan.

• Contoh Agama protestan: Memuji kebesaran Tuhan dengan bekerja keras dan hemat,(sama dgn ajaran konfusius)

• Hindu: proses hidup,kematian,reinkarnasi.tujuan hidup untuk mencapai nirwana.Mengerti sistim kasta membantu manager membagi kerja.

• Islam: kewajiban shalat 5 kali sehari dan bulan puasa,harus menjadi pertimbangan tingkat produktivitas.

Kebudayaan material

Semua obyek buatan manusia dan berhubungan dengan bagaimana orang membuat benda-benda (teknologi) dan siapa membuat apa dan mengapa (ilmu ekonomi). Teknologi adalah bauran pengetahuan yang dapat digunakan yang diterapkan masyarakat dan diarahkan kepada pencapaian tujuan ekonomi dan budaya.

• Keunggulan tekhnologi dapat digunakan untuk memungkinkan sebuah perusahaan untuk kompetitif,dapat dijual, memberikan kepada perusahaan kepercayan untuk memasuki pasar luar negeri,memungkinkan memperolehsyarat investasi, mengendalikan usaha walau posisi sahamnya minoritas, mengubah pembagian kerja internasional, membentuk aliansi kompetitif.

• Seringkali ada dualisme teknologi, antara yang canggih dan yang primitif. Sebaiknya adalah teknologi tepat guna yang paling cocok dengan masyarakat yang menggunakannya.

Pendidikan

• proses belajar yang memperlengkapi seorang individu untuk mengambil tempatnya dalam masyarakat dewasa. (biasanya pendidikan formal); seringkali dinegara berkembang, pendidikan non formal telah diperoleh sejak usia dini.

• Biasanya perusahaan menilai dari tingkat melek huruf, jenis sekolah, jumlah sekolah, mata pelajarnnya dan pengeluaran untuk biaya pendidikan.

Bahasa : Cara berkomunikasi baik lisan tulisan dan isyarat

• Bila bahasa berbeda, seringkali digunakan lingua franka atau bahasa penghubung yang digunakan untuk berkomunikasi antara budaya yang berbeda dari suatu bangsa yang memiliki bahasa berbeda.

• Selain bahasa lisan dan tulisan, bahasa isyarat juga memainkan peranan penting. Gerak isyarat, pintu tertutup vs terbuka, ukuran kantor dan letaknya, jarak pada waktu bercakap-cakap, bahasa pemberian hadiah, hadiah yang dapat diterima

Organisasi kemasyarakatan

Biasanya mengarur hubungan terpola, mendefinisikan dan mengatur cara anggota –anggotanya berhubungan satu sama lain.Tercakup dalam hal ini adalah pertalian keluarga dan keluarga besar.Meskipun keluarga besar luas, rasa tanggung jawab setiap anggota kuat.

• Lain halnya dengan asosiasi- unit social berdasarkan atas umur, jenis kelamin, atau minat yang sama bukan atas dasar hubungan keluarga.

• Penelitian Geert Hofstede (Swedia) membantu pemahaman budaya berdasarkan 4 dimensi:

• Individualisme vs Kolektifisme

• Jarak kekuasaan besar dan kecil mis dalam pabrik antara supervisor dan kary

• Penghindaran ketidakpastian yang kuat vs yang lemah

• Maskulinitas vs Feminitas

Karakteristik hukum
-Anglo Saxon
-Hk Belanda dll

Struktur Politik

• Presidensial,

• Monarkhi,

• Liberal dll.

Budaya mempengaruhi semua aspek bisnis

Baik secara langsung / tidak langsung

1. Aspek Pemasaran

Memasang iklan, menentukan harga, sarana penunjang.

2. Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia

Pemilihan & promosi, tingkat pendidikan & latar belakang keluarga, almamater.

3. Aspek Produksi & Keuangan

Manajemen partisipatif vs otoriter

Cross Cultural literacy

• (Memahami budaya lain)

• Pemahaman adanya perbedaan budaya dalam suatu bangsa maupun antar bangsa.

• Hal ini dibutuhkan untuk kesuksesan bisnis internasional.

Persiapan untuk para pelaku bisnis

1. Lakukan persiapan : buat pekerjaan rumah

2. Perlahan, jangan terburu-buru

3. Bangkitkan kepercayaan

4. Memahami pentingnya bahasa

5. Menghormati budaya

6. Memahami unsur budaya

7. Memahami adanya ethnocentrisitas

Integrasi Ekonomi Regional

Perjanjian antar negara dalam suatu wilayah geografis untuk mengurangi, ( hingga pada akhirnya menghilangkan ) hambatan tarif dan non tarif atas barang dan jasa serta factor produksi.

Tumbuhnya integrasi ekonomi suatu kawasan Krn didorong oleh:

• Potensi ekonomi dimaksimalkan sehingga mempunyai daya saing lebih baik

• Potensi politik : terutama bagi negara kecil tetapi kaya spt Brunai Dan Singapura.

• Resolusi konflik

Prakondisi Integrasi

• Asimilasi social

• Kesamaan nilai

• Keuntungan bersama

• Biaya relatif rendah

• Kedekatan hubungan masa lampau.

• Pengaruh eksternal.

Tingkat Integrasi ekonomi
Free Trade Area

• Semua hambatan perdagangan dan jasa dihapuskan, berlaku bagi negara anggota (e.g. diskriminasi, kuota, subsidi) tetapi tiap anggota bebas memberlakukan kebijakan tertentu terhadap negara lain bukan anggota.

• Contoh : EFTA (berdiri1960) anggota skrg: Norwegia,Eslandia,Lichtenstein,Swiss

AFTA 2003(tdk di semua barang) NAFTA diratifikasi 1993 (AS,Canada,Mexico)

Custom Union

• Menghilangkan hambatan perdagangan antar negara anggota dan memberlakukan kebijakan sama terhadap non anggota.

• Perlu harmonisasi dan kerjasama pada kebijakan fiscal, moneter dan tenaga kerja

• Contoh : AndeanCommunity 1997 (1969-1997 disebut pakta Andean ).anggota: Bolivia, Colombia, Equador, Peru, Venezuela).dan 2003 Peru keluar.

Common Market

• Custom Union + menghilangkan hambatan faktor produksi : jasa,tenaga kerja dan modal.Masing-masing bebas berpindah karena tidak ada pembatasan imigrasi dan perpindahan investasi.

• Contoh : Mercosur (Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay) menuju ke cm.

Economic Union

• Selain keharusan membebaskan hambatan bagi negara anggota atas barang, jasa dan factor produksi serta kesamaan pemberlakuan kebijakan external juga kesamaan mata uang, harmonisasi besarnya pajak, fiscal dan moneter .

• Contoh1994 European Union (1957-1993 disebut dgn European community) terdiri dari 25 negara (2004)

Political Union

• Economic Union dan mengkoordinasikan birokrasi yang dapat dipercaya demi kepentingan warga negara anggota.

Masalah Integrasi Ekonomi:

a.Ekonomi

• Walaupun secara teori perdagangan yang tidak dibatasi dapat meningkatkan produksi barang dan jasa (karena spesialisasi juga), tidak semua negara mengadopsi peraturan tersebut.

• Sehingga kebijakan regional lebih banyak diambil dari pada WTO karena koordinasi dan harmonisasi kebijakan regional jauh lebih mudah.

• Trade diversion > trade creation

• sumber murah dari luar harus diganti sumber mahal dari dalam.

• Produsen biaya tinggi diganti produsen biaya rendah dalam neg.

b. Politik

• Dengan integrasi ekonomi, tercipta ketergantungan antar negara anggota sehingga perlu insentif untuk kerjasama politik agar potensi konflik dapat ditekan

• Tetapi sangat sulit integrasi secara penuh karena pertimbangan kedaulatan nasional.

Implikasi untuk Bisnis

• Opportunities :

• Pasar lebih terbuka

• Biaya bisnis lebih rendah pada suatu pasar tunggal

• Kemampuan perusahaan meningkat karena halangan budaya dan persaingan berkurang (tidak menjadi halangan utama).

• Threats

• Lingkungan bisnis tertentu menjadi lebih kompetitif.

• Rasionalisasi harus diberlakukan untuk menghemat biaya.

• Kemungkinan ditolak penuh oleh suatu integrasi ekonomi.

Tujuan PMA

• Bagi perusahaan penanam modal: memperoleh keuntungan dari modal yang ditanamkan, menjalankan operasi perusahaan sesuai strategi dan struktur di lokasi yang relative tidak beresiko.

• Bagi Negara tempat modal ditanamkan: keuntungan bagi perusahaan partner, lingkungan dan terserapnya tenaga kerja.Tetapi perlu dipertimbangkan dampak langsung atau tidak langsung bagi berbagai aspek seperti lingkungan, ekonomi ,budaya setempat,dll.

Jenis PMA

1. Investasi portfolio: membeli saham asing, bonds atau bentuk sekuritas lainnya dgn mengharapkan returns dalam bentuk dividend, bunga, peningkatan modal,

Dapat dilakukan oleh perusahaan, individu, kelompok atau lembaga.

2. Investasi langsung (FDI) ; melibatkan komitmen managerial dalam operasional perusahaan di luar negeri selain dari arus modal, Bantuan tekhnologi, keahlian, mesin maupun peralatan seringkali menjadi bagian dari FDI.

Alasan memasuki pasar LN

1. Menciptakan pasar baru

a. karena kejenuhan pasar dalam negeri

b. PTA preferential trading arrangement :perjanjian pasar bebas pada kelompok negara anggota, tetapi tetap menerapkan restriksi pada negara diluar anggota PTA

c. karena GNP neg lain meningkat,pasar tumbuh

d. komunikasi lebih baik (tepat waktu)

2. Memperoleh laba yang lebih besar

1. Penerimaan yang lebih besar (karena saingan lebih sedikit)
2. Biaya barang yang dijual lebih rendah
3. Keuntungan lebih tinggi dari expor

3. Pasar percobaan

4. Melindungi pasar domestik

5. Mengikuti pelanggan keluar negeri

6. Menyerang pasar dalam negeri pesaing

7. Menggunakan produk luar negeri untuk menekan biaya

8. Growth Triangles sekelompok negara yang berdekatan scr geografis ,saling melengkapi kebutuhan produksi

9. Adanya zona bebas expor

10. Melindungi pasar perusahaan di luar negeri (misal,krn pembatasan barang impor,tetapi jika diproduksi di negara tsb,menjadi ‘barang lokal’)

11. Kekurangan valuta asing

12. Produksi lokal oleh pesaing

13. Menguasai Pasar Hulu-hilir

14. Proteksionisme

15. Jaminan pasokan

16. Mengambil alih teknologi dan pengetahuannya

17. Diversifikasi geografis

18. Memuaskan keinginan manajemen untuk melakukan ekspansi

Cara memasuki pasar luar negeri

a. Trade :Export, Subcontracting, Countertrade

b. Transfer: Turnkey project, Licencing, Franchising

c. Penanaman Modal langsung:

• Pemilikan Perwakilan scr utuh

• Joint venture

• Contract Manufacturing

• Management Contract

Export

• Menjual barang /jasa produksi regular ke luar negeri

• Investasi kecil (relatif,sesuai kebutuhan) dan resiko relatif lebih kecil dari bentuk penanaman modal lainnya.

• Keuntungan:dapat mencapai berbagai lokasi didunia dan dapat memperoleh pengalaman –kurva ekonomi

• Kerugian: Tingginya biaya transportasi,restriksi perdagangan,problem dgn agen lokal

Jenis export:

a. tidak langsung melalui berbagai jenis lembaga pengexpor(melalui agen manufaktur,agen komisi expor,pedagang expor,perusahaan internasional)

b. Langsung: export barang/jasa dilakukan oleh perusahaan itu sendiri.

Bekerjasama dengan agen di luar negeri yang ditunjuk,distributor,perusahaan pelaku perdagangan

Subcontracting

Pabrik di negara berkembang membuat produk sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan perusahaan dari negara maju,dan mengirim produk ke perusahaan pemesan untuk dipasarkan

Countertrade

• Perdagangan internasional dimana sebagian dari pembayarannya bukan berupa uang dalam currency yang berlaku internasional.

• Ada beberapa jenis countertrade:1.counterpurchase,2.kompensasi,3. barter,4.switch,5.offset,6.clearing account

Turnkey project

• Suatu bentuk export teknologi,keahlian manajemen,dan pada kasus tertentu peralatan modal

• Kontraktor menyanggupi mendesain dan membangun pabrik,mensuplai teknologi proses,menyediakan bahan mentah dan input lainnya serta melatih tenaga kerja.Setelah masa uji coba, tempat/pabrik akan diserahkan kepada pembeli

• Keuntungan:Memperoleh return/pendapatan dari keahlian2 teknologi proses yang dimiliki di negara2 yang terbatas PMAnya

• Kerugian: -Menciptakan pesaingpesaing yang efisien -Dalam jangka panjang, kurang ‘exist’ di pasar .

Licencing

• Memberi hak penggunaan “intangible property “ untuk suatu periode, dengan menerima royalty.

• Bentuk-bentuk licencing: paten, copyright,trademark, formula,

• Keuntungan: Biaya pengembangan dan resiko nya rendah

• Kerugian:

1. Kurang kontrol atas tekhnologi yang dipakai Licencee
2. Tidak dapat memilih lokasi tertentu dan mendapat pengalaman skala ekonomi sendiri.
3. Tidak dapat mengkoordinasi strategi secara global(karena keunikan masing2 negara/lokasi)

Franchising

• Menjual intangible property (trade mark) tetapi lebih specific dgn aturan lebih ketat.

• Keuntungan: Biaya pengembangan dan resiko rendah (krn sdh ‘dibentuk’ oleh Franchisor)

• Kerugian: Tidak bisa mengontrol langsung (dari pusat),Sulit mengkoordinasi strategi global.

Wholly owned subsidiary (anak perusahaan yang dimiliki penuh perusahaan induk)

Jenis:

• Mulai dari nol,membangun pabrik/lokasi usaha sendiri di negara lain (green field investment)

• Membeli 100% saham usaha yang sedang berjalan

• Membeli distributor suatu usaha, sehingga memperoleh jaringan yang cocok dgn jenis usaha perusahaan induk

Keuntungan:

- Tekhnologi terlindungi

- Mampu mengkoordinasi strategi global

- Dapat menentukan lokasi yang diinginkan serta mendapat pengalaman dari skala ekonomi

Kerugian:

- Biaya dan resiko tinggi.

Joint Venture

• Suatu kerjasama dalam bisnis antara 2 organisasi atau lebih yang memiliki kepentingan sama.

• Bentuk

- Perusahaan patungan antara MNC dan lokal

- Perusahaan patungan antara dua MNC di negara ketiga

- Perusahaan patungan antara agen pemerintah (biasanya dari negara tempat investasi akan ditanamkan) dan MNC

- Kerjasama anatara 2 atau lebih perusahaan dalam jangka waktu tertentu.

Keuntungan:

- Akses atas pengetahuan kondisi lokal dari partner

- Berbagi biaya pengembangan dan resiko

- Scr politis lebih diterima pemerintah

Kerugian:

- Kurang kontrol penuh pada tekhnologi

- Tidak dapat mengkoordinasi strategi global

- Tidak dapat memilih lokasi dan pengalaman skala ekonomi tergantung pada perkembangan usaha patungan tersebut

Contract Manufacturing

• Suatu perusahaan menugaskan (mengontrak) perusahaan lain untuk memproduksi suatu jenis barang/jasa dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.Tanggung jawab pemasaran tetap dipegang perusahaan pemberi kontrak

Strategic alliances

• Perjanjian kerjasama diantara pesaing (potensial maupun actual) baik dalam jangka pendek (misal : hanya dalam satu pengembangan produk) maupun dalam jangka panjang.

• Contoh : Motorola + Toshiba untuk membuat microprocessor

Motorola( mengatasi kendala pasar Jepang )

Toshiba Share fixed cost dan Saling melengkapi keahlian yang dimiliki

Teori Investasi Internasional

• Teori keunggulan monopolitistik (Stephen Hymer 1960) investasi langsung LN dilakukan oleh perusahaan dalam industri oligopolistik memiliki keunggulan teknis dan keunggulan lain atas perusahaan pribumi

• Ketidaksempurnaan pasar produk dan faktor produksi (Caves): pengetahuan unggul memungkinkan perusahaan yang melakukan Investasi memproduksi suatu produk yang disukai konsumen sama dgn buatan local; dgn demikian perusahaan dapat mengendalikan harga jual dan keunggulan atas perusahaan pribumi

• Investasi silang ; investasi langsung luar negeri oleh perusahaan oligopoly di negara asal masing-masing sebagai tindakan pertahanan.

• IPLC The follow-the-leader-theory(Knickerboxer):Jika suatu perusahaan yang memimpin/memulai masuk pasar dalam pasar oligopolistik,maka perusahaan lain akan mengikuti

• Teori Internalisasi ; perluasan teori pasar tidak sempurna: untuk memperoleh laba yang lebih tinggi atas investasinya, sebuah perusahaan akan mentransfer pengetahuan unggulnya kecabang diluar negeri daripada menjualnya di pasar terbuka

• Teori eklektik produksi (Dunning) : bagi perusahaan yang akan berinvestasi di luar negeri harus mempunyai tiga jenis keunggulan: kekhasan pemilikan, internalisasi dan kekhasan lokasi.

Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal Asing (Foreign Investment)

• Perdagangan Internasional( Expor-Impor)

• Penanaman Modal Asing adalah ikatan atau komitmen modal yang diinvestasikan di luar negeri dengan mengharapkan keuntungan.

Restriksi Perdagangan

a. tariff : pajak barang impor dengan tujuan menaikkan harganya untuk mengurang persaingan bagi produsen lokal atau merangsang produksi local

1. bea advalorem pajak impor yang dikenakan sebagai suatu persentase dari nilai faktur barang-barang yang diimpor

2. bea spesifik (specific duties) jumlah tetap yang dikenakan atas unit fisik barang diimpor

3. bea kombinasi (compound duties) : kombinasi pajak spesifik dan ad valorem

4. pajak variable :pajak impor yang ditetapkan dengan perbedaan antara harga pasar dunia dan harga yang didukung pemerintah lokal

b. Hambatan non tariff: semua bentuk diskriminasi terhadap impor selain bea impor

1. kuota: batas angka yang diletakkan atas jenis impor tertentu

2. hambatan ekspor sukarela kuota ekspor yang dikenakan oleh negara pengexpor

1. persetujuan tertib pemasaran persetujuan resmi antara negara pengexpor dan pengimpor yang mencantumkan kuota impor atau expor yang akan diperoleh tiap negara untuk suatu barang
2. hambatan non kuantitatif ; a.partisipasi pemerintah langsung dari pemerintah b. prosedur pabean dan administrasi lainnya; c standar (kesehatan, keselamatan, dan mutu produk)

Alasan diberlakukan retriksi perdagangan

a. Pertahanan Nasional

b. fSanksi yang dikenakan pada negara suatu negara agar bertindak sesuai yang diinginkan

c. gMelindungi industri yang baru tumbuh (infant industri)

d. hMelindungi tenaga kerja domestik dari tenaga kerja murah dari luar negeri

e. Tarif ilmiah/ persaingan yang adil

f. Tindakan balasan (karena f,g,h)

Alasan Restriksi Perdagangan

• Dumping : menjual suatu produk diluar negeri dengan harga yang kurang dari biaya produksi, harga pasar dalam negeri atau harga untuk negara ketiga

• Subsidi : Sumbangan keuangan diberikan secara langsung atau tidak langsung oleh pemerintah tanpa imbalan keuntungan, Termasuk hibah , perlakuan pajak istimewa dan asumsi pemerintah mengenai pengeluaran bisnis yang normal

• Countervailing duties: pajak impor tambahan yang dikenakan atas impor yang telah memperoleh keuntungan dari subsidi ekspor

Jenis lain dumping

• Dumping Sosial: Kompetisi yang tidak adil krn tenaga buruh yang lebih murah dan kondisi kerja yang lebih buruk

• Dumping Lingkungan: Kompetisi yang tidak adil krn peraturan lingkungan setempat tidak seketat negara lainnya

• Dumping jasa keuangan: kompetisi tidak adil krn rendahnya tingkat penetapan jaminan aset bank

• Dumping budaya: Kompetisi tdk adil krn lebih membantu perusahaan lokal

• Dumping pajak: perbedaan pajak korporasi

1.jelaskan pengertian ASP? Apa perbedaan sektor swasta dan sektor publik ?

2. Bagaimana pengurusan keuangan daerah berdasarkan UU no 5/1974 dan jelaskan juga bagaimana pengurusan keuangan negara?

3. Jelaskan hak dan kewajiban negara dan daerah!

4. Sebutkan prinsip2 penyusunan anggaran menurut Shafritz dan russel!

5.  Apa pengertian ADU dan ADK?

6. Bagaimana penyusunan dan pengajuan RUU APBN?

7. Bagaimana pengawasan dan pertanggungjawaban APBN?

8. Pendapat menegnai Otonomi daerah ?

9. Pendapat menegnai APBN?

10. Pelaksanaan GCG dan akuntabilitas di Indonesia

mudah2 an keluar ya………….

Pelaksanaan APBN

a. Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dari setiap unit pengeluaran dikirimkan kepada kantor Pembendaharaan dank as Negara (KPKN).

b. KPKN bertanggung jawab untuk memeriksa permohonan tersebut sebelum mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPB).

c. Pemerintah mempunyai rekening Kas negara di bank Indonesia, yaitu rekening No. 502.000.000 untuk Bendahara Umum negara (BUN) dan rekening No. 501.000.000 untuk Kantor Perbendaharaan.

d. Berdasarkan SPP dari masing2 unti pengeluaran KPKN membuat lima salinan SPM dimana tiga diantaranya dikirimkan kepada badan lain di lingkungan Menteri Keuangan, yaitu KASPA (Kantor Vertifikasi Pelaksanaan Anggaran), DIEA (Direktorat Informasi dan evaluasi anggaran) dan BAKUN ( Badan Akuntansi dan Keuangan).

Pengawasan APBN

a. Pengawasan anggaran dilakukan oleh BPK terfokus pada 2 tujuan utama : laporan keuangan dan laporan kinerja.

Pengawasan fungsional dapat dilakukan oleh :

• Inspektorat jenderal Departemen/lembaga

• Inspektorat Wilayah Propinsi

• Inspektorat wilayah Kabupaten/kotamadya yg bersifat sektoral

• Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yg bersifat lintas sektoral.

Pengawasan atasan langsung disebut pengawasan melekat.

Kepala kantor/ Pemimpin Proyek/Bendaharawan harus menyampaikan Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKAA) dan Laporan Keadaan Kas (LKK).

b. Laporan Keuangan dibagi dua, yaitu laporan tengah tahunan (in-year report) dan laporan akhir tahun (year-end report).

• Laporan tengah tahun adalah untuk mengidentifikasikan perkembangan pelaksanaan anggaran selama tahun fiskal tersebut. Informasi yg dihasilkan dari laporan ini digunakan untuk menyusun laporan semester pertama kepada DPR dan untuk menyesuaikan anggaran selama tahun fiskal.

• Laporan akhir tahun mencakup keseluruhan pelaksanaan anggaran. Laporan ini digunakan untuk persiapan laporan Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yg diajukan oleh Presiden kepada DPR. Disamping itu, laporan ini penting untuk memperkirakan dampak anggaran negara terhadap perekonomian.

• PAN disusun oleh Bagian Anggaran (Departemen/ Lembaga) dan pembukuan Depkeu sendiri. Isi Pan :

- Jumlah penerimaan dan pengeluaran Negara dalam 1 tahun anggaran

- SAL?SAK, yaitu realisasi penerimaan dikurangi realisasi pengeluaran

- Perincian SAL/SAK

Disamping UU PAN disertakan juga Nota Pan yg memuat a.l sebab2 perbedaan yg memuat hasil pemeriksaan Papera atas PAN.

Pertanggung jawaban APBN

Akuntabilitas adalah kepada DPR dan masyarakat

Pelaksanaan APBD

a. Pengurusan akuntansi keuangan daerah dibagi dua, yakni pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan Umum dibagi dua , yaitu otorisator dan ordonator, sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan kewajiban perbendaharaan.

b. Menurut UU No. 5/1974, baik wewenang otorisator, ordonator, dan bendaharawan dipegang oleh kepala daerah (Gubernur, walikot, Bupati). Namur dalam pelaksanaannya wewenang tsb dilimpahkan lepada Asekwilda, kepala Biro Keuangan dan Kepala bagian Perbendaharaan, serta Bank Pembangunan daerah dan PNS.

c. Tapan Pelaksanaan APBD dilengkapi dgn dokumen pembukuan dan proses pencatatan yang dikenal dengan istilah sistem akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan SK mendagri No 29 thn 2002, telah terjadi perubahan aturan dan mekanisme pencatatan APBD dari single entry ke metode pembukuan double entry atau berpasangan dengan modifikasi. Kewajiban pemimpin daerah adalah menyusun laboran pertanggungjawaban yg terdiri dari :

• Laporan perhitungan APBD

• Nota Perhitungan APBD

• Laboran Aliran Kas

• Neraca Daerah.

d. Pengawasan sebagaimana diuraikan pada batir 2 a,

Pertanggung jawaban APBD

Akuntabilitas lepada DPRD, Pemerintah Pusat dan masyarakat.